Tugas 1 SPN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK KEMAJUAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Dalam era reformasi sekarang ini,kita sering mendengar tentang sistem ekonomi kerakyatan yang dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal. Apa sebenarnya sistem ekonomi kerakyatan itu?
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.
Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
Berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010, lokasi Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara Propinsi Jawa Tengah dengan batas sebelah utara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sebelah timur juga dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul (Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta), dan sebelah barat dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan, 150 Desa dan 17 Kelurahan. Dengan ibukota yang terletak di Kecamatan Sukoharjo yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo. Di kabupaten Sukoharjo, bidang pertanian termasuk bidang yang mendapat prioritas. Dengan luas wilayah 46.666 Ha diusahakan untuk pertanian berupa tanah sawah seluas 21.178 Ha; tegalan 5.353 Ha; pekarangan 15.627 Ha; kolam 30 Ha; karamba 2,8 Ha; dan perairan umum 921,22 Ha. Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang cukup besar di dalam pembangunan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Berdasarkan fakta tersebut dan sejalan dengan semangat otonomi daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi lahan pertanian yang memadai dan potensial serta sebagai salah satu kawasan yang menjadi lumbung padi di 9 Jawa Tengah. Saat ini kabupaten Sukoharjo memiliki dinas pertanian namun kinerjanya masih dirasa kurang itu dapat dilihat dari kekurangan pupuk dimana-mana serta penanggulangan hama yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi kualitas hasil panen di Sukoharjo. Maka dari itu sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian khususnya tanaman pangan maka dibutuhkan suatu wadah yang mampu digunakan sebagai tempat penelitian dan pengembangan dibidang pertanian yang mampu mendukung upaya pemerintah sebagai salahsatu lumbung padi yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu:
1.      Bagaimana peran pemerintah kabupaten sukoharjo untuk kemajuan di sektor pertanian dalam peningkatan ekonomi kerakyatan?
2.      Bagaimana dampak kemajuan di sektor pertanian bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo  yang mengacu pada ekonomi kerakyatan ?

C.    Tujuan Penulisan Makalah
1.      Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk kemajuan di sector pertanian.
2.      Untuk mengeahui dampak kemajuan di sektor pertanian terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo  yang mengacu pada ekonomi kerakyatan

BAB II
PEMBAHASAN

1.      Peran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Untuk Kemajuan Di Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang mempunyai potensi alam dan pertanian yang cukup baik. Salah satu sektor pendukung untuk sektor pertanian yang ada di Kabupaten Sukoharjo adalah adanya dukungan infrastruktur yang berupa sistem irigasi yang menunjang. Ketersediaan sistem irigasi yang ada di kabupaten Sukoharjo sangat diperlukan sebagai urat nadi pemberdayaan pertanian di kabupaten Sukoharjo.
Peran pemerintah dalam upaya pengelolaan sistem irigasi yang ada di kabupaten Sukoharjo ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan rehabilitasi sistem irigasi yang ada di daerah kabupaten Sukoharjo.
Langkah rehabilitasi sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo ini ditujukan untuk dapat meningkatkan potensi pertanian yang ada di kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa (Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengingat adanya berbagai kerusakan yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Sukoharjo khususnya di daerah Colo Timur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradanaraya melakukan kerjasama untuk melakukan rehabilitasi irigasi yang ada di daerah Sukoharjo yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama.
Dengan Visi Mewujudkan pertanian yang modern, tangguh dan efisien serta Misi Mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan maka Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pertanian di bawah pimpinan Ir. Sri Sutarni berupaya melaksanakan program pertanian bidang tanaman pangan, diantaranya
1. Upaya pelestarian Swasembada beras
2. Upaya pencapaian swassembada kedelai
3. Upaya pencapaian swasembada Jagung
4. Pengembangan Hortikultura
5. Pengembangan pra sarana, sumberdaya dan kelembagaan pertanian
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Kabupaten Sukoharjo relatif tinggi dan berdasarkan visi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010 sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tumpuan dan harus terus dikembangkan.
Pembangunan pertanian yang berkelanjutan memerlukan strategi pengembangan, baik strategi pengembangan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk itu perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai strategi pengembangan yang tepat dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian dan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Tipologi Klassen serta strategi pengembangan sector pertanian baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Metode dasar penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Daerah penelitian diambil secara sengaja (purposive), yaitu Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi Jawa Tengah 2003-2007, pertumbuhan dan distribusi PDRB sektor perekonomian Kabupaten Sukoharjo 2003-2007, data letak geografis Kabupaten Sukoharjo, data kependudukan, data pemerintahan dan data yang ada dalam Sukoharjo dalam Angka 2007.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Tipologi Klassen adalah: Sektor prima meliputi Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa-jasa; Sektor Potensial meliputi Sektor Pertanian., Sektor Industri Pengolahan; Sektor Berkembang yaitu Sektor Listrik dan Air Minum;; Sektor Terbelakang meliputi Sektor Pertambangan dan Penggalian. Klasifikasi sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Tipologi Klassen yaitu: Subsektor prima yaitu subsektor tanaman bahan makanan; subsektor berkembang yaitu subsektor perikanan; subsektor potensial yaitu subsektor peternakan; subsektor terbelakang yaitu subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan.
Strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari strategi jangka pendek adakah dengan pengotimalan potensi subsektor prima (tabama) yang ada yaitu dengan cara diversifikasi pasar, kerjasama dengan pihak swalayan, membuka lapangan kerja untuk pengemasan dan pemasaran, penetapkan harga oleh pemerintah. Subsektor potensial (subsektor peternakan) strateginya yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhannya dengan cara meningkatkan produksi peternakan dengan menurunkan harga ternak dan meningkatkan konsumen (daya beli masyarakat), menurunkan harga pakan ternak, gaduh ternak, memanfaatkan kotoran dan urine ternak sebgai pupuk organik dan menjalin kerjasama dengan
Kabupaten lain. Strategi jangka menengah yaitu strategi untuk mengembangkan subsektor berkembang menjadi subsektor potensial (subsektor perikanan), strateginya yaitu dengan meningkatkan kontribusinya dengan cara meningkatkan produksi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Strategi jangka panjang yaitu dengan pengembangan subsektor prima (subsektor tabama) strateginya yaitu dengan menjaga kesuburan tanah, perwujudan pertanian organik, penetapan daerah sebagai penghasil komoditi unggulan, sistem tanam bergilir. Alternatif kedua yaitu mengkombinasikan subsektor tabama dengan subsektor peternakan.
Strateginya dengan dengan pemanfaatan kotoran ternak dan urine sebagai pupuk organik, peningkatan teknologi ternak dan peningkatan sumber daya petani.

2.      Dampak Kemajuan Di Sektor Pertanian Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo  Yang Mengacu Pada Ekonomi Kerakyatan
Hasil Pertanian Padi Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten Penyandang pangan di Jawa Tengah,sehingga produktivitas padi khususnya terus di pacu. Pada tahun 2004 produtivitas padi berhasil mencapai 64.03 Kw /Ha.
Pada tahun 2004 luas panen padi turun sebesar 4,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk luas panen dan produksi tanaman palawija dibandingkan tahun 2003 seperti jagung naik sebesar 16.57% dan 12.40 %, ketela pohon naik sebesar 10.88% dan 24.44%, Ketela rambat turun 68,42% dan 67,69%, kacang tanah naik sebesar 28.27% dan 3.45%, kedelai naik 17.10% dan 35,21%, kacang hijau naik 92,10% dan 17,60%.
Produksi beberapa jenis sayuran (kacang panjang, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam) dibandingkan tahun 2003 mengalami fluktuasi. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya kacang panjang, tomat ketimun, sedangkan yang mengalami penurunan produksi yaitu cabe, terong, kangkung dan bayam.
Produksi beberapa jenis buah-buahan seperti kedondong, mangga jambu biji, sawo, pepaya, pisang, ngka, mlinjo, semangka dan melon dibangingkan dengan tahun 2003 juga mengalami fluktuasi. Beberapa jenis komoditas buah-buahan yang mengalami kenaikan produksi yaitu jambu biji, sawo, pepaya, dan melon sedangkan yang mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun 2001 diantaranya kedondong, mengga, pisang, nangka, mlinjo dan semangka.


Kecamatan
panen
kw/ha
ton
panen
kw/ha
ton
01.Weru
109
35,14
383
837
150,57
12.603
02.Bulu
751
35,25
2.647
987
151,63
14.966
03.Tawangsari
745
35,61
2.653
892
151,17
13.484
04.Sukoharjo
145
35,35
515
75
150,74
1.131
05.Nguter
90
35,50
319
504
153,16
7.719
06.Bendosari
1.033
35,94
3.713l
750
151,79
11.384
07.Polokarto
913
37,35
3.410
752
153,89
11.573
08.Mojolaban
6
37,29
22
0
0,00
0
09.Grogol
1
36,02
4
68
151,73
1.032
10.Baki
40
71,18
285
1
152,18
15
11.Gatak
59
71,06
419
2
151,81
30
12.Kartasura
51
72,57
370
0
0,00
0

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari sector pertanian di kabupaten sukoharjo sangat menguntungkan bagi pemerintah sukoharjo. Disamping itu warga sukoharjo dapat membeli hasil pertanian hasil dari daerah sendiri dengan harga yang murah. Para petani di sukoharjo juga mendapat keuntungan berlipat dengan suksesnya panen mereka. Memang sukoharjo itu makmur.
  
BAB III
PENUTUP

  1. Kesimpulan
Ekonomi rakyat adalah ekonomi partisipatif yang memberikan akses wajar dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, proses produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa ada hambatan masuk ke pasar, serta dalam pengelolaannya menjamin kelestarian sumberdaya alam pendukungnya. Mengacu pada ekonomi kerakyatan yang merupakan  sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dapat hubungkan bahwa dengan adanya perhatian yang diberikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap sector pertanian dapat meningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat.

  1. Saran
Diharapkan dengan adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar yang mengacu pada ekonomi kerakyatan serta dapat menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Dan Peran Pemeintah Kabupaten Sukoharjo.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TUGAS 1 PENILAIAN PEMB.PKN 2

Apakah Indonesia sudah termasuk negara demokratis

RESUME BUKU POLITIK PERTAHANAN