bayu pratama

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Dalam era reformasi sekarang ini,kita sering mendengar tentang sistem ekonomi kerakyatan yang dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal. Apa sebenarnya sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap

1.       Sebutkan lima kriteria negara demokratis menurut Frans Magnis Suseno secara urut! A.     Negara hukum B.      Pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat C.      Pemilihan umum yang bebas D.     Prinsip mayoritas E.      Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis 2.       Jelaskan masing-masing kriteria negara demokratis tersebut! A.     Negara hukum Negara yang demokratis adalah negara yang berlandaskan hukum. Yang mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban umum. Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. B.      Pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat Sistem politik demokrasi itu bisa dikatakan kuat apabila ada kehendak dari rakyat sehingga menimbulkan kontrol secara nyata dari masyarakat, Masyarakat selalu mengawasi dan menginginkan transparansi pemerintahan yang mana kesemuany